Misterius.co.id – Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, memimpin rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Payung Agung Lantai IV Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Rabu (3/6/2026), tersebut dihadiri Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Ir. Armand Achyuni, Kepala Inspektorat Unzir, S.P., seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Pesisir Barat.
Dalam arahannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat atas kerja keras dan komitmen bersama yang telah mengantarkan daerah tersebut kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan prestasi yang membanggakan sekaligus bukti nyata sinergi dan tanggung jawab seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan pemerintah secara akuntabel dan transparan.
“Prestasi membanggakan ini adalah hasil sinergi dan tanggung jawab seluruh perangkat daerah. Namun perlu saya tegaskan, opini WTP bukanlah tujuan akhir. Capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Dedi Irawan.
Bupati juga menekankan bahwa hasil pemeriksaan BPK merupakan instrumen evaluasi yang sangat penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.
Untuk itu, Dedi Irawan menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah agar segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK secara cepat, tepat, dan tuntas. Selain itu, seluruh OPD diminta memperkuat koordinasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan guna mencegah terulangnya temuan yang sama pada masa mendatang.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Kepada Inspektorat Daerah, Bupati meminta agar terus memberikan pendampingan dan pengawasan yang konstruktif sehingga seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat diselesaikan secara optimal dan tepat waktu.
“Mari kita jadikan pencapaian ini sebagai momentum untuk terus menjaga amanah masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta berwibawa di Kabupaten Pesisir Barat,” pungkasnya.
