Misterius.co.id – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar rapat koordinasi tindak lanjut hasil asistensi kemampuan keuangan daerah sebagai langkah strategis dalam menyikapi hasil pendampingan yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Batu Tihang, Senin, 15 Juni 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Armand Achyuni, serta dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Zukri Amin, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Armen Qodar, dan seluruh perangkat daerah terkait.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/3785/SJ tanggal 24 April 2026 tentang Asistensi Daerah yang Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Tidak Memenuhi Belanja Minimum Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah membahas berbagai langkah strategis guna menindaklanjuti hasil asistensi Kemendagri sekaligus memastikan terpenuhinya kewajiban belanja minimum daerah pada Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan difokuskan pada upaya optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah agar setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Armand Achyuni, menekankan pentingnya sinergi, komitmen, dan kesamaan persepsi seluruh perangkat daerah dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah perlu melakukan evaluasi serta penyesuaian program secara cermat dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Langkah-langkah yang kita ambil harus terukur, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara bersama-sama. Dengan koordinasi yang baik, kita optimistis dapat memenuhi belanja minimum daerah tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Armand.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap seluruh perangkat daerah dapat semakin memperkuat kolaborasi dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung keberlanjutan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.
